Salah satu masalah mendasar bagi sebuah perekonomian ialah tingginya angka kemiskinan. Ini dihitung dari banyaknya penduduk miskin dibagi dengan seluruh penduduk negara tersebut. Atau menghitung banyaknya rumah tangga yang tergolong miskin dibagi dengan banyaknya jumlah rumah tangga di dalam sebuah negara. Angka inilah yang kemudian dinyatakan secara persentase sebagai angka tingkat kemiskinan relatif. Semakin tinggi tingkat kemiskinan relatif, semakin buruk kondisi bagi perekonomian negara tersebut.
Saat ini di dunia, tingkat kemiskinan menjadi salah satu parameter penting bagi tumbuh kembangnya sebuah perekonomian negara. Di Indonesia, tingkat kemiskinan telah mencapai kisaran 17% pada tahun 2006, atau naik sekitar 3-4% dari tahun 2005. Ini artinya hampir 2 dari 10 orang Indonesia adalah orang miskin. Angka kemiskinan yang tergolong tinggi ini juga dialami banyak negara lainnya di dunia, terutama negara-negara berkembang, seperti India, Brazil, dan Vietnam. Bahkan, negara yang kemajuannya sangat pesat seperti China pun masih memiliki tingkat kemiskinan relatif yang tinggi. Inilah mengapa PBB dalam Millenium Development Goals-nya (MDG, target pembangunan abad ke-21) memasukkan pengurangan kemiskinan absolut (reducing absolute poverty) sebagai salah satu targetnya.
Menyoal masalah angka tampaknya tidak akan ada habisnya. Bank Dunia (World Bank) dalam versinya tentang kemiskinan mendefinisikan penduduk miskin saat ini ialah mereka yang hidup dengan pendapatan per hari di bawah US$ 1, atau sekitar Rp 9100. Nilai US$ 1 itulah yang disebut dengan garis kemiskinan versi Bank Dunia. Kalau garis ini kita naikkan menjadi US$ 2 (atau Rp 18.200) per hari, maka kita akan semakin mudah menyebut orang Indonesia sebagai orang miskin. Bayangkan apa yang dapat dilakukan oleh orang berpendapatan sekecil itu untuk mengembangkan hidupnya.
Masalah Distribusi Pendapatan
Pembahasan masalah kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai masalah lainnya di bidang ekonomi, khususnya yang menyangkut kesejahteraan rakyat banyak. Salah satunya ialah masalah distribusi pendapatan. Negara tidak bisa begitu saja menyelesaikan masalah kemiskinan tanpa memperhatikan bagaimana kesejahteraan terdistribusi (terbagi-bagi) kepada seluruh rakyatnya.
Kemiskinan tidak mungkin akan hilang, jika orang-orang kaya semakin kaya, dan rakyat miskin semakin miskin. Keluarga kaya semakin asyik menambah koleksi mobilnya, sementara keluarga miskin semakin tercekik dengan harga-harga sembako yang semakin mahal. Inilah kondisi timpang dalam distribusi pendapatan yang juga terjadi di Indonesia.
Kita lihat bagaimana orang-orang kaya secara rutin menghabiskan puluhan ribu hanya untuk minum kopi dan menyantap donat di pusat-pusat perbelanjaan, sementara uang sebesar itu bisa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin untuk kebutuhannya selama 1 minggu, atau membayar biaya sekolah bulanan anak-anaknya. Mereka yang tidur di pinggiran jalan, di stasiun, atau di kolong jembatan di saat banyak kamar-kamar layak pakai yang kosong dari rumah-rumah mewah di penjuru kota.
Masalah distribusi pendapatan ini sangat erat kaitannya karena ikut ditentukan oleh bagaimana sebuah kelompok menerima pendapatannya. Mengapa gaji buruh melalui Upah Minimum Provinsi-nya (UMP) hanya dihargai Rp 500.000-750.000 per bulan, ketika gaji manajer atau direktur bisa mencapai Rp 8-20 juta per bulan? Mengapa gaji seorang menteri mencapai Rp 70 juta, mengapa gaji presiden sebesar Rp 180 juta, dan mengapa gaji Gubernur Bank Indonesia hingga Rp 220 juta? Mengapa anggota DPR bisa menaikkan seenaknya gaji per bulan dan tunjangan mereka di saat kesengsaraan diderita rakyat banyak?
Mengapa petani tetap miskin, padahal seluruh masyarakat membutuhkan nasi setiap hari? Mengapa guru SD hidup penuh keterbatasan, padahal sebagian besar rakyat menempuh jenjang SD? Mengapa pegawai bank bisa cepat sejahtera, padahal masih banyak kalangan yang tidak berkesempatan mengakses layanan perbankan? Apakah para pialang saham di bursa efek layak bergaji tinggi dan berpakaian mewah, padahal mereka hanya melayani segelintir orang-orang pemegang saham yang memainkan uangnya untuk berspekulasi mengeruk keuntungan?
Dengan kondisi seperti ini pantas saja jika mal-mal tidak pernah sepi pengunjung. Kaos-kaos tanpa bagian lengan bisa berharga ratusan ribu, dan tas jinjing yang berharga jutaan. Inilah yang mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu ketika orangorang kaya hanya memperkaya kalangan mereka sendiri. Mereka tinggal di hotel berbintang milik konglomerat, makan di restoran mewah milik pengusaha kaya, pergi ke salon atau butik milik orang ternama, dan mengendarai mobil-mobil keluaran terbaru produksi perusahaan-perusahaan berlabel multinasional (MNC-Multi National Corporation).
Sementara rakyat miskin atau kalangan ekonomi menengah ke bawah dalam keterpaksaannya bertahan dengan interaksi ekonomi sesama mereka. Makan di warung nasi sangat sederhana, berjejal-jejalan di bus kota dan bersedekah kepada pengamen dan anak jalanan, serta membeli pakaian murah meriah dari pedagang di emperan terminal.
Itulah sistem ekonomi kita, di mana pertumbuhan ekonomi jauh lebih utama daripada pemerataan distribusi pendapatan. Padahal masalah ketidakadilan distribusi pendapatan ini sudah ditegaskan dalam Al-Qur’an, yaitu surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi “…supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…”. Inilah alasan salah satu mazhab dalam ekonomi Islam, mazhab Baqr As-Sadr menjadikan distribusi pendapatan sebagai masalah utama dalam perekonomian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar